Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta

Informasi yang Dikecualikan


DAFTAR INFORMASI PUBLIK

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

INSTANSI/SKPD : BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA DIY

TAHUN 2017

NO

KONTEN INFORMASI

DASAR HUKUM

BATAS WAKTU

PENGECUALIAN

KONSEKUENSI

AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA

MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP

1

2

3

4

5

6

1.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi :

 

1.    Riwayat dan kondisi anggota keluarga

 

  1. Data pribadi pelamar umum pegawai

 

  1. Biodata pegawai

 

·    Pasal 17 huruf h UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP

 

·    Pasal 17 huruf h angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP

 

·    UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian  jo. UU No. 43 Tahun 1999

 

·    Selama proses rekrutmen pegawai

 

 

·    Mengungkap data pribadi pelamar yang bersifat rahasia

 

·    Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia

 

·    Belum terjaminnya kebenaran informasi

 

 

·    Menjaga privasi

 

·    Melindungi dari penyalahgunaan  data/ informasi yang bersangkutan

 

2.    Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan hasil pengukuran kompetensi pegawai

 

·    UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian  jo. UU No. 43 Tahun 1999

 

·    Pasal 17 huruf h angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP

 

·    Pasal 17 huruf h angka 3  UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP

 

·    Selama yang bersangkutan menjadi PNS

 

·    Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan

 

·    Penyalahgunaan oleh pihak lain

 

·    Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia

 

·    Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum

 

·    Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural

·    Menjaga privasi

 

·    Melindungi dari penyalahgunaan  data/ informasi yang bersangkutan

 

 

3.    Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang

 

a.  Laporan Keuangan yang belum diaudit

 

b.  Kode PIN Rekening Bank pegawai

 

·    Kepmendagri tentang transparansi pengelolaan keuangan daerah

 

·    UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 1 angka 6

 

·    Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP

 

·    Sampai audit selesai

 

 

·    Selama kode masih digunakan

 

·    Penyalahgunaan oleh pihak lain

 

·    Laporan keuangan yang belum diaudit tidak ter-ekspose

 

·    Menjaga keamanan rekening bank

 

 

4.    Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang

 

  1. Daftar nilai DP3/SKP Pegawai

 

  1. Data usulan pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum

 

  1. Data usulan Pemindahan dan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural

 

·    PP 10 Th. 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6

 

 

·    PP Nomor 9 tahun 2003  tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS

 

·    PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural

·    Selama 3 periode penilaian

 

·    Sampai diterbitkannya SK

 

·    Sampai terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·    Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia

 

·    Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum

 

·    Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural

·    Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

 

·    Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja

 

·    Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode X Sangat Rahasia (SR) dan Rahasia (R).

·    Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tatanaskah Dinas di Prov. DIY

·    Hingga proses surat tersebut selesai

·    Menghambat Kebjiakan Pimpinan

·    Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja


3

Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa.

·    Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa pasal 66

·    Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan Jasa

·    Selama proses pengadaan barang dan jasa

·    Menimbulkan penilaian yang tidak objektif

·    Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar

4

Dokumen Penawaran kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

·    Perpres No. 54tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa pasal 66

·    Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaanbarang dan Jasa

·    Selama proses pengadaan barang/jasa

·    Muncul persaingan usaha tidak sehat

·    Dapat menjaga objektifitas Penilaian

5

Kode akses elektronik aplikasi

·    UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 1 angka 6

·    Selama kode masih digunakan

·    Penyalahgunaan oleh pihak lain

·    Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia

6

Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

·    Pasal 17 huruf j UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP

·    Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

·    Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

·    Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

 

                 Ditetapkan di  Yogyakarta

                 Pada tanggal  18 Juli 2017 

Ka Bagian Penelitian dan Pengembangan

Selaku PPID Pembantu

 

 

Herwanto, SH, MM

NIP. 19600413 198603 1 012