Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta

Tentang Kami


Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dibentuk dengan mandat Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, perumahan, energi dan sumberdaya mineral, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi, informatika, kehumasan, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, penelitian dan pengembangan, serta layanan pengadaan. Biro Administrasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah maka fungsi Biro Administrasi pembangunan meliputi:

  1. Penyusunan program kerja;
  2. Penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan analisa kebijakan di bidang pekerjaan umum, perumahan, energi dan sumberdaya mineral, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi, informatika, kehumasan, penelitian dan pengembangan, layanan pengadaan, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  3. Penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, perumahan, energi dan sumberdaya mineral, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi, informatika, kehumasan, penelitian dan pengembangan, layanan pengadaan, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  4. Penyiapan bahan dan pelaksanaan analisa di bidang pekerjaan umum, perumahan, energi dan sumberdaya mineral, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi, informatika, kehumasan, penelitian dan pengembangan, layanan pengadaan, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  5. Analisa, monitoring, evaluasi dan verifikasi pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  6. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah;
  7. Pemberian fasilitasi penelitian dan pengembangan;
  8. Pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, perumahan, energi dan sumberdaya mineral, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi, informatika, kehumasan, penelitian dan pengembangan, layanan pengadaan, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  9. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro; dan  
  10. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.