Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  dari Sekretariat Daerah DIY  mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan dan menfasilitasi serta memantau dan mengevaluasi kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur daerah, pembangunan berkelanjutan, pembiayaan pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan bidang pekerjaan umum, perumahan, energi, sumberdaya mineral, pertanahan, tata ruang, perhubungan, komunikasi, informatika, lingkungan hidup dan kehutanan. Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018. Biro PIWP2 sebelumnya bernama Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY. 

Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY mengampu 7 Program dan 19 Kegiatan, antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

• Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran
• Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
• Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

• Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
• Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
• Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan

• Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
• Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
• Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi
• Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

4. Program Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa

• Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
• Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa
• Pengelolaan Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik

5. Program Pengelolaan Kebijakan Infrastruktur Daerah

• Perumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah
• Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Infrastruktur Daerah

6. Program Pengelolaan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan

• Perumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan
• Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan

7. Program Pengelolaan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah

• Perumusan Kebijakan Pengembangan Sumber-Sumber Pembiayaan Non Pemerintah
• Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Sumber-Sumber Pembiayaan Non Pemerintah